Bupati Bolsel Rakor dengan Mendagri Terkait Percepatan Penegasan Batas Daerah

BOLSEL, FINews.id- Terkait percepatan penegasan batas daerah,
Bupati Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) Iskandar Kamaru, bersama Gubernur, Bupati, serta Wali Kota se-Indonesia, Jumat tadi hadiri Rakor secara virtual meeting dengan Mendagri Tito Karnavian (30/4).

Bupati Iskandar mengatakan kehadirannya dalam rakor secara virtual meeting di Kantor Bapelitbangda, dilaksanakan sebagai tindak lanjut ditetapkannya PP Nomor 43 Tahun 2021, tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin dan/atau Hak Atas Tanah pada Pasal 5 ayat (1) dan (6).

Mendagri sendiri menyampaikan menyerahkan petunjuk teknis kegiatan Dekosentrasi Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Di mana menurutnya, ada 5 prioritas pembangunan Tahun 2019-2024 oleh Presiden dan Wakil Presiden yaitu SDM, melanjutkan pembangunan infrastruktur, menyederhanakan regulasi, reformasi birokrasi dan transformasi ekonomi.

Terkait hal tersebut, lanjut Mendagri mandat UU Ciptaker UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, memiliki turunan PP Nomor 43 Tahun 2021, tentang penyelesaian ketidaksesuaian tata ruang, kawasan hutan, izin dan/atau Hak atas tanah terkait dengan batas daerah pada pasal 5 ayat (1),(5) dan (6) yg menyatakan bahwa batas daerah ditetapkan oleh mendagri menjadi acuan, mengamanatkan kepada mendagri untuk menyelesaikan batas daerah bersama pemda selama lima bulan sejak berlakunya PP Nomor 43 tahun 2021 dan apabila selama 5 bulan belum ada kesepakatan antar pemerintah daerah yang berbatasan Mendagri memutuskan dan menetapkan penegasan batas daerah paling lama 1 bulan.

Tak lupa mantan Kapolri ini mengingatkan agar setiap kepala daerah untuk bisa menyiapkan tim untuk bisa membantu menuntaskan problem-problem yang terjadi selama dialog dan saat turun lapangan nanti sehubungan dengan batas wilayah.

Nampak mendampingi Bupati, Asisten I Pemkab Bolsel Ramli Abdul Madjid, bersama Kabag Hukum Kadek Wijayanto SH, MH.(nd)

 

Komentar Facebook