DPRD Gorut Studi Komparasi ke Diskominfo Kotamobagu

KOTAMOBAGU, FINews.id DPRD Kabupaten Gorontalo Utara (Gorut), Kamis tadi kunjungi Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kotamobagu, (4/3).

Kedatangan rombongan DPRD Gorut yang dipimpin Wakil Ketua Dewan Hamzah Sidik Djibran ini diterima langsung Kepala Dinas Kominfo Kotamobagu, Fahri Damopolii.

Kepada Fahri Wakil Ketua DPRD menyampaikan kunjungan mereka ke Diskominfo Kotamobagu merupakan kunjungan kerja terkait fungsi dan pengawasan Dewan Gorut tentang penganggaran dan kualifikasi kerjasama dengan media cetak dan media siber, ungkap dia.

Hamzah menjelaskan untuk kerjasama media cetak dan siber tahun ini di Gorut yang sebelumnya pada Bagian Humas Setda, kini dialihkan ke Diskominfo.

“Nah, pertimbangan itulah DPRD melakukan kunjungan kerja ke Diskominfo Kotamobagu sebagai study komparasi, serta referensi dalam pengawasan terkait pelaksanaan kerjasama Pemkab Gorut dengan media massa,” urai Hamzah.

Sementara alasan kenapa memilih Diskominfo Kotamobagu, Hamzah mengatakan karena informasi yang diterima Kota Kotamobagu salah satu daerah yang penataan kerjasama medianya sudah tergolong baik, karena   kerjasama media massa tentu membutuhkan penataan administrasi yang baik agar pelaksanaanya bisa optimal, tepat, dan pemerintah daerah tidak keliru dalam pelaksanaannya, terangnya.

Fahri sendiri terkait kedatangan DPRD Gorut ke Kotamobagu serta memilih Diskominfo sebagai studi komparasi disambut baik, kata dia.

Dia pun menjelaskan terkait maksud itu.

“Anggaran kerjasama media massa sejak Diskominfo berdiri pada 2017 lalu sudah ditata dalam dokumen anggaran Diskominfo Kotamobagu. Dimana sebelumnya anggaran untuk kerjasama media ditata di Bagian Humas Setda Kotamobagu,” kata Fahri menanggapi.

Dijelaskannya lagi dalam penataan kerjasama media ini Diskominfo menerapkan berbagai persyaratan administrasi, maupun kualifikasi teknis terhadap semua media yang berkerja sama dengan Pemkot Kotamobagu.

“Diterapkannya syarat itu baik administasi maupun teknis agar proses kerjasama ini memiliki dasar yang kuat dan bisa dipertanggungjawabkan. Mulai dari penentuan media massa yang bisa bekerjasama, penentuan kategori, maupun besaran nominal kontrak yang dikerjasamakan,  termasuk poin-poin penting yang dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama antara Pemkot dan Media, yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak serta diatur secara jelas dan detail tujuannya agar bisa dipertanggunjawabkan,” jelas Fahri.(*/nd)

Komentar Facebook